Hukum Rimba Sat Pol PP

Posted: Juni 3, 2010 in Artikel Umum
Tag:

Sebersit tanya sepintas ketika dewasa ini sering terlihat kekerasan salah satu aparat dalam melakukan penertiban fasilitas umum atau kasus persengketaan. Seringkali perlakuan para aparat terlihat melebihi batas. Banyak media-media dengan vulgar menampilkan kekerasaan aparat dalam menangani warung remang-remang, rumah liar, sengketa tanah, atau pun pedagang-pedagang kaki lima.

Satuan Polisi Pamong Praja, atau yang biasa kita sebut SatPol PP. Maksudnya tentu untuk melakukan penertiban fasilitas umum, dan buah hasil akhir dari hukum yang membutuhkan eksekusi akhir. Dimana SatPol PP menjadi jalan akhir ketika negosiasi alot berakhir absurb. Namun manuver-manuver yang dilakukan oleh mereka terkadang melebihi batasan HAM.

Ingat ketika disebuah media diperlihatkan pembersihan pedagang kaki lima di Jakarta. Kawasan Tanah Abang yang telah menjadi rencana jangka panjang Pemkot DKI untuk dijadikan kawasan trading menengah keatas. Saat emosi melebihi cara persuasif, kekerasan pun menjadi jalan lain. Media itu menggambarkan dimana seorang ibu renta digusur aparat karena melawan penghancuran jongko dagangnya. Sungguh ironi.

Dimana letak teritori SatPol PP sebenarnya? Apakah berhak melakukan eksekusi pada setiap kasus tertentu? Apakah SatPol PP dilindungi oleh undang-undang?

Menurut undang-undang, ada beberapa lembaga yang berhak melakukan penegakan hukum. Lembaga-lembaga itu ialah, POLISI, TNI, badan yudikatif, dan pegawai negeri sipil yang bernaung pada instansi hukum. Tentunya jika kita melihat dari undang-undang yang kita anut, tidak ada celah yang mengarah pada kewenangan SatPol PP.

SatPol PP tidak berada dalam naungan sebuah instansi yang tertera dalam undang-undang. Mereka bukanlah POLISI, bukan TNI, bukan badan yudikatif, bahkan mereka bukanlah pegawai negeri sipil. SatPol PP merupakan tenaga honorer yang direkrut oleh pemerintah kota dalam menjalankan pemeliharaan kota. Dengan adanya otonomi daerah dan wewenang pemkot untuk menjalankan aturannya sendiri, memungkinkan setiap pemkot mempunyai sistem penertibannya sendiri.

Jika ditelaah lagi, maka patut dipertanyakan dimana hak hukum SatPol PP dalam wewenangnya menghancurkan barang pribadi? Apakah mereka tetap mempunyai hak untuk ikut melenyapkan barang pribadi demi fasilitas umum?

Rancu memang jika melihat ini. Hingga saat ini terasa sistem seperti ini sangat menekan bagi warga negara yang tidak tahu menahu masalah detil hukum. Hanya dengan bermodalkan seragam, berbadan tegap, dan topi baret maka mereka berhak melakukan penegakan hukum. Dan bahkan warga negara dijadikan takut untuk bernegosiasi persuasif. Arogansi pemerintah memakan korban warga kecil.

Setidaknya masyarakat harus mengerti bahwa ketika SatPol PP bertindak melebihi batas HAM, mereka dapat menuntutnya. Karena teritori mereka yang tidak berada dalam wewenang penegak hukum. Perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa yang berwenang dalam penegakan hukum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s